kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo mengatakan situasi kota palopo ketika ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun menyewa semua komponen warga supaya memenuhi proses demokrasi pada pemilihan wali kota palopo dengan menarik juga membeli jalur hukum apabila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa selama palopo, pastinya dibandingkan proses demokrasi, masyarakat mentaati keputusan kpu, proses berjalan demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, kata kapolri saat menyerahkan keterangan selama kantor presiden, senin.
kapolri mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, tetapi Salah satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta untuk menghormati proses dan dilaksanakan kpu, kalau memang dianggap ada yang melanggar dapat diproses pada mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Objek Wisata Pulau Tidung - Peluang usaha - Adha Cream
sementara tersebut menteri pada negeri gamawan fauzi menyatakan telah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo agar mengikuti pengamanan untuk situasi tinggal normal.
saya dari kemarin sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan supaya mengambil langkah-langkah pengamanan segera dibandingkan kerusuhan itu. sampai siang ini kita baru memonitor terus. aku sudah kirim dirjen kesbangpol untuk membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah, ujarnya sebelum mengikuti rapat terbatas dengan presiden selama kantor presiden, senin.
ia menungkapkan daripada sisi studi politik seharusnya ada tanggung jawab dari partai politik atas kader-kadernya, itulah juga tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak mempunyai masalah semisal ini. kalau semua daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan segera maka nanti pilihan kita bila tak dewasa-dewasa serta pada berdemokrasi mampu tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat banyak selama kabupaten, perizinan banyak pada provinsi, lalu pemilihan langsung dalam provinsi, tetapi dalam perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan selama dprd, ini konsep masih sedang dibahas.